TNI AU dan Kereta Cepat

TNI AU (bersama dua matra lainnya) harus kukuh konsisten mengutamakan kepentingan pertahanan negara, ketimbang menuruti pesanan penguasa untuk mengalah bagi sekadar rute kereta cepat (mana lebih urgen?). TNI AU membutuhkan dukungan rakyat untuk mempertahankan pendiriannya itu. TNI milik NKRI, bukan milik segelintir pelaku ekonomi dan penguasa. Jangan takut bila para komandannya akan digeser atau dibangkukan bila hasil analisa militernya berseberangan dengan pe'syahwat' kereta cepat. Idealisme pertahanan dan keamanan negara harus dimenangkan. Satu hal yang harus dicatat adalah bahwa para penguasa politik akan bertampuk hanya untuk paling lama sepuluh tahun. Sementara itu,  TNI AU berikut NKRI harus eksis jaya selama-lamanya. 

JK terkesan tidak memahami bahwa pertahanan dan keamanan (termasuk intelijen di dalamnya) adalah sesuatu yang lebih penting dan utama (krusial) dari apapun berkait dengan eksistensi sebuah negara. Jangan sampai terjadi, TNI justru diobok-obok oleh orang dalam dan institusi negara sendiri. Kebijakan untuk jangka panjang jangan hanya berdasarkan pola pikir kekinian (selagi masih kuasa) saja, dampak (kerugian) di masa datang tidak dipikirkan secara matang. Selagi masih ada alternatif lain untuk memuaskan syahwat kereta cepat, mengapa harus memaksa TNI AU untuk menyerahkan tanahnya? Maka dari itu, jangan grusa-grusu asal cepat dan cepat melulu, analisa amndal, politik, ekonomi, sosial, dan hankam (strategis) harus tuntas dulu.

http://sastrombudeg.blogspot.com